Tentang Asmat Makmur

 

Indonesia bagian timur, terutama Papua, adalah wilayah yang paling nyata mengalami dampak langsung dari kelemahan bahkan hilangnya kedaulatan pangan lokal. Di wilayah timur Indonesia itu, kekurangan makanan, kerusakan lingkungan, kerentanan konflik sosial dan runtuhnya lembaga kebudayaan lokal marak terjadi akibat hilangnya kedaulatan pangan di sana.

anak stasi syuruSebagai catatan dan contoh sekaligus yang paling ironis, Papua memiliki sumber daya alam yang kaya, namun orang-orangnya hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Papua adalah yang termiskin. Statistik Indonesia [BPS] data tahun 2005 mencatat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua adalah yang terendah di antara 33 provinsi, yaitu 7,5 poin di bawah rata-rata nasional. Dalam segala hal, situasi di Kabupaten Asmat bahkan lebih buruk dari wilayah lain dan dianggap sebagai salah satu kabupaten termiskin di provinsi Papua. 

Di bidang pendidikan, orang Asmat menghadapi rendahnya kualitas pelayanan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas guru meskipun jumlah gedung sekolah terutama di sekolah dasar dan tingkat SMP cukup memadai. Sektor kesehatan mengalami kondisi yang tidak lebih baik dari sektor pendidikan. Tiga masalah utama di sektor ini adalah terbatasnya jumlah tenaga profesional kesehatan, pendekatan pelayanan kesehatan yang cenderung kuratif bukan preventif dan gaya hidup yang tidak sehat seperti meminum air yang tidak direbus, makan makanan yang tidak higienis, sanitasi yang buruk dan miskin informasi tentang kesehatan reproduksi.

Akses transportasi, komunikasi dan informasi di Asmat terhitung terbatas. Asmat hanya dapat diakses dari dunia luar dengan pesawat dan perahu/kapal, yang jadwalnya tidak jelas tergantung dari cuaca dan ketersediaan pesawat/perahu/kapal. Tidak ada angkutan umum sehingga biaya transportasi menjadi sangat tinggi. Hal ini membuat mobilitas orang dan barang menjadi terbatas. Harga-harga sangat tinggi di Asmat, misalnya bensin yang harganya mencapai 3-4 kali lebih tinggi daripada di Jawa.

Di sektor sumber daya alam, dari total 39.600.000 hektar hutan Papua [termasuk provinsi Irian Jaya Barat] hanya 13,8 juta hektar yang masih perawan sementara sisanya telah habis atau berubah menjadi hutan konsesi. Kemudian daerah penangkapan ikan di Asmat yang dekat dengan garis pantai juga sudah habis. Semua ini merupakan ancaman bagi flora dan fauna habitat asli di hutan Papua yang menjadi pendukung utama mata pencaharian masyarakat Asmat, di samping kegiatan perikanan.

Pada tataran politik, posisi unik Papua diakui oleh UU Otonomi Khusus No 21/2001. Namun, pelaksanaannya sebagian besar didominasi dan diwarnai oleh kepentingan politik dan ekonomi dari pemerintah pusat dan kelompok kepentingan tanpa mempertimbangkan benar-benar manfaat bagi masyarakat setempat.

Hal ini terlihat pada penciptaan daerah administratif baru yang tidak dipertimbangkan secara matang. Kepentingan-kepentingan itu telah menyebabkan banyak konflik, baik secara vertikal [masyarakat terhadap pemerintah dan masyarakat bisnis swasta] dan horisontal [antar kelompok masyarakat yang berbeda].

Sebagai kabupaten yang baru lahir pada tahun 2003, Asmat menghadapi tantangan tambahan untuk mengatur sistem pemerintahan lokal dan infrastruktur untuk menyediakan layanan berkualitas kepada masyarakat, termasuk masyarakat asli Asmat. Hal ini merupakan tantangan besar yang masih jauh dari kenyataan, karena terbatasnya kapasitas para pemimpin dan pegawai negeri untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam yang ada.

Budaya yang ada pun dikomersialisasikan untuk keuntungan sebagian besar orang non-pribumi. Sistem sosial, politik dan ekonomi telah melemahkan pandangan kritis masyarakat dan secara tidak sadar dan perlahan-lahan memposisikan orang-orang Asmat sebagai “artefak hidup”.

Dari hasil Program Penilaian Kebutuhan yang dilakukan oleh SATUNAMA dan Keuskupan Agats pada bulan Januari dan Februari 2009, orang-orang Asmat diketahui menghadapi enam isu utama, yaitu marginalisasi masyarakat adat, miskin pelayanan publik dan infrastruktur, degradasi budaya dan kearifan lokal, rusaknya ekosistem yang secara langsung berdampak pada mata pencaharian, perjuangan untuk mendapatkan identitas dan implementasi yang kurang meyakinkan tentang Status Otonomi Khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2001 dan yang terakhir, pelanggaran hak asasi manusia di semua tingkatan.

Solusi untuk masalah-masalah di Asmat harus dapat mengatasi enam isu utama dan kompleks tersebut. Hal ini membutuhkan program afirmatif dan komprehensif yang terutama harus didorong oleh masyarakat sendiri. Namun, masalah yang sudah begitu kompleks telah menghambat kesadaran kritis masyarakat.

Oleh karenanya, mereka perlu dibantu untuk dapat secara sistematis membebaskan diri dari masalah-masalah tersebut, dengan mencari dan mengembangkan “kekuatan batin” mereka. Pada akhirnya, secara bertahap, hidup akan jauh lebih baik untuk mereka: agar mereka dapat MENJADI ASMAT YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA.